Beritapiral.com – Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang Lampung, Sebuah proyek pembangunan jalan yang menelan anggaran fantastis senilai Rp9.420.984.000 di Jalan Lintas Rawa Pitu, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, menyisakan banyak kejanggalan. Selain plang informasi proyek yang minim detail, seperti panjang ruas jalan dan nama pengawas teknis, proyek ini juga tidak mencantumkan satu pun nomor kontak penanggung jawab—baik dari pihak dinas maupun kontraktor pelaksana.
(21 Mei 2025)
Lebih ironis, saat awak redaksi mencoba melakukan konfirmasi ke sejumlah pihak, tidak satu pun bisa dihubungi hingga berita ini ditayangkan. Nomor telepon tidak dicantumkan di papan proyek, nama konsultan pengawas tidak jelas, dan pihak pelaksana di lapangan tak terlihat siap memberi jawaban. Padahal, proyek ini dibiayai dari uang rakyat melalui APBD tahun 2024.
Kondisi ini menabrak prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, yang mengharuskan informasi proyek ditampilkan secara transparan dan akuntabel. Tidak tercantumnya nomor kontak pejabat pembuat komitmen (PPK) maupun pelaksana pekerjaan patut dipertanyakan. Apakah ini disengaja agar tak bisa diawasi?
Tak berhenti di situ. Investigasi di lokasi proyek menemukan para pekerja tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana diwajibkan dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Permenaker No. PER.08/MEN/VII/2010. Para pekerja terlihat bekerja tanpa helm proyek, tanpa rompi keselamatan, dan tanpa sepatu standar—mengabaikan keselamatan kerja dan mengindikasikan lemahnya pengawasan teknis.
Dengan minimnya informasi, nihilnya transparansi, dan lemahnya keselamatan kerja, proyek ini patut diduga berpotensi menjadi ajang mark-up anggaran untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Ketiadaan jalur komunikasi makin memperkuat dugaan bahwa proyek ini dirancang untuk sulit diawasi oleh publik.
“Ini proyek buta data. Uang miliaran, tapi informasi nol. Kontraktor tak bisa ditanya, dinas tak bisa dihubungi, pengawas tak terlihat. Kalau begini, rakyat hanya bisa menonton uangnya dipakai tanpa tahu untuk apa,” ujar seorang warga Banjar Baru geram.
Sampai berita ini diterbitkan, tidak ada satu pun pihak penanggung jawab proyek yang berhasil dikonfirmasi secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini semakin memperkuat indikasi bahwa proyek dilaksanakan tanpa kontrol publik yang memadai.
Publik menanti sikap tegas dari Inspektorat Provinsi, Kejaksaan, dan bahkan KPK. Karena jika proyek seperti ini dibiarkan berulang, maka bukan hanya kualitas jalan yang rusak—tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
(Tim/red | bersambung)
