Beritapiral.com – Tulang Bawang Barat, Sorotan tajam kini mengarah ke Tiyuh Toto Katon, Kecamatan Batu Putih, Tulang Bawang Barat, Lampung. Sejumlah dugaan korupsi dan mark-up anggaran mencuat, diperparah dengan tidak transparannya informasi publik. Plang informasi kegiatan yang minim, dan website resmi Tiyuh tak berfungsi sama sekali, seolah menjadi alat kamuflase untuk menutupi pengelolaan anggaran yang mencurigakan. (24 Mei 2025)
Salah satu indikasi kuat adalah anggaran Pengembangan Sistem Informasi Desa senilai Rp 7.300.000 yang tak diketahui wujudnya. “Plangnya tidak pernah ditemukan, uang kecil saja dimakan, apalagi yang besar,” tegas seorang aktivis LSM lokal yang enggan disebutkan namanya.
Bukan hanya itu, sejumlah pos anggaran tahun 2024 juga menimbulkan tanda tanya besar:
Peningkatan Produksi Peternakan: Rp 116.100.000
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium, listrik, pakaian dinas, dll): Rp 49.000.000
Pengembangan Sistem Informasi Desa: Rp 7.300.000
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa: Rp 109.035.000
Di balai Tiyuh tim tidak pernah melihat adanya plang impormasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Keterbukaan Informasi Publik. Warga menyebut program-program itu gelap dan terindikasi mark-up, bahkan fiktif.
Oknum Penjabat (PJ) Kepalo Tiyuh, yang dikenal dengan nama Tatok, juga menuai kritik pedas. Ia disebut tidak konsisten dan ingkar janji kepada rekan-rekan media yang sebelumnya diajaknya sendiri untuk meliput kegiatan pembangunan lapangan voli di Tiyuh tersebut. “Tatok yang tawarkan agar diliput oleh empat media, tapi kompensasi yang dijanjikan tidak pernah direalisasikan,” ujar pemilik media Libasfokus.com kepada tim kami.
Situasi ini memantik kemarahan publik. Mereka mendesak pihak Kecamatan dan Bupati Tulang Bawang Barat untuk tidak tutup mata terhadap dugaan pelanggaran ini. Apalagi, di tengah semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan kejaksaan dan sejalan dengan Asta Cita Presiden, keberanian Tatok seolah menantang hukum.
“Apakah karena dia pejabat titipan, sehingga kebal hukum?” sindir seorang warga setempat yang turut menyoroti keganjilan ini.
Kini, sorotan tertuju pada keberanian Bupati dan Inspektorat. Publik menuntut audit menyeluruh yang hasilnya diumumkan secara terbuka. Jika tidak, dugaan adanya perlindungan struktural terhadap pejabat Tiyuh akan semakin kuat.
(Tim/red | bersambung)
