Beritapiral.com –Tulang Bawang, Aroma busuk pengelolaan Dana Operasional Lahan (Oplah) Tahun Anggaran 2024 di Kampung Gedung Meneng Baru, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, kini makin menyengat. Setelah sebelumnya terungkap alat berat terbengkalai dan ketua Gapoktan tak tersentuh konfirmasi, kini desakan agar Pemerintah Daerah (Pemda) Tulang Bawang turun tangan langsung makin menggema. (1 Juni 2025)
Ketidaktransparanan menjadi akar masalah utama. Hingga berita kedua ini diterbitkan, tidak ada klarifikasi resmi dari Ketua Gapoktan, Juni, terkait berapa jumlah kelompok tani yang terverifikasi, berapa nominal dana yang diterima, serta untuk apa saja dana tersebut telah direalisasikan. Musyawarah bersama warga pun nihil. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar: ke mana dana ratusan juta rupiah itu mengalir?
Transparansi Dihilangkan, Dana Oplah Seolah Menguap
“Dana publik tidak boleh dikelola secara sembunyi-sembunyi. Fakta di lapangan menunjukkan tidak adanya papan informasi kegiatan, tidak ada pelibatan masyarakat, bahkan data kelompok tani pun masih abu-abu,” ujar salah satu warga yang prihatin dan enggan disebutkan namanya.
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dianggap tidak boleh tinggal diam. Skema bantuan pertanian yang menyentuh masyarakat lapisan bawah harus diawasi ketat agar tidak diselewengkan oleh oknum tak bertanggung jawab.
Pemda Harus Audit Total Kegiatan Pertanian di Gedung Meneng Baru
Desakan kini mengarah kepada Pemda Tulang Bawang agar melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan, khususnya di sektor pertanian Kampung Gedung Meneng Baru. Juni, sebagai Ketua Gapoktan, harus dimintai pertanggungjawaban secara terbuka di hadapan masyarakat.
“Kalau tidak ada keterbukaan, jangan-jangan data kelompok yang diajukan fiktif. Kami mendesak audit total. Jangan hanya menunggu laporan dari bawah. Pemda harus terjun sendiri,” tegas seorang aktivis antikorupsi yang aktif mengawasi distribusi bantuan pertanian di wilayah Lampung.
Kependudukan Asli Dipertanyakan, Siapa Sebenarnya yang Menikmati Dana Ini?
Tim media juga mendapat informasi dari narasumber terpercaya bahwa sebagian besar penerima manfaat bukanlah warga asli Gedung Meneng Baru. Mereka diduga adalah pendatang yang menumpang lahan dan kini menikmati bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat lokal.
“Logikanya, kalau warga asli tidak punya lahan, kenapa bantuan bisa turun? Ini indikasi kuat bahwa ada rekayasa data,” ujar sumber yang turut mendesak penyelidikan atas validitas data kependudukan dan penguasaan lahan dalam pengajuan Dana Oplah.
Ketiadaan Klarifikasi Makin Menguatkan Dugaan Pelanggaran
Sudah dua kali tim media mendatangi rumah Ketua Gapoktan, namun belum pernah bertemu langsung. Upaya konfirmasi melalui pesan dan telepon juga tidak direspons. Keheningan ini justru menguatkan asumsi publik bahwa ada yang sedang ditutup-tutupi.
“Sampai hari ini kami belum tahu datanya. Jangan sampai uang negara mengalir ke kelompok bayangan,” tambah aktivis tersebut.
Dugaan Pelanggaran Hukum dan Aturan Teknis
Peristiwa ini berpotensi melanggar berbagai regulasi, antara lain:
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan semua badan publik menyampaikan informasi secara terbuka dan akurat.
Permentan RI No. 49/Permentan/OT.140/10/2022, yang menegaskan bahwa bantuan hanya diberikan kepada kelompok yang memenuhi persyaratan teknis dan administratif secara sah.
Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang mengatur akuntabilitas dana desa, termasuk kewajiban pelaporan dan pelibatan masyarakat.
Masyarakat Tidak Akan Diam, Gelombang kekecewaan masyarakat terus meluas. Desakan audit terbuka menjadi sorotan utama agar penegakan hukum tidak hanya berakhir di meja birokrasi, tetapi benar-benar menyentuh akar persoalan.
“Kami tidak akan diam. Kami akan terus kawal dan buka semua fakta yang tertutup. Jika tidak ada perubahan, kami siap melaporkan ini ke lembaga penegak hukum pusat,” tutup warga dengan nada geram.
(Tim/red | bersambung)
