Beritapiral.com – Lampung Tengah, Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Lampung Tengah dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan publik nasional. Peristiwa ini menambah daftar panjang kepala daerah di Provinsi Lampung yang tersandung perkara korupsi, setelah sebelumnya kasus serupa yang menjerat Bupati Pesawaran juga masih hangat diperbincangkan. Fenomena ini kembali mencederai kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan daerah. (13/12/25)
Koordinator Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) Lampung Tengah, Edwin Nur, menilai kasus OTT Bupati Lampung Tengah bukanlah peristiwa tunggal. Ia mengingatkan bahwa memori publik belum sepenuhnya hilang atas kasus OTT yang menjerat mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Kini, publik kembali disuguhkan fakta pahit bahwa penerus kepemimpinan daerah tersebut kembali berurusan dengan hukum.
Menurut Edwin Nur, peristiwa ini sangat memprihatinkan dan melukai hati masyarakat. Pasalnya, amanah yang diberikan rakyat kepada kepala daerah sangat besar dengan harapan terwujudnya perubahan dan kemajuan Kabupaten Lampung Tengah. Namun, harapan tersebut justru berujung pada perkara hukum yang mencoreng wajah demokrasi lokal.
“Masyarakat tentu sangat prihatin. Harapan akan adanya perubahan dan perbaikan di Kabupaten Lampung Tengah begitu besar, tetapi kembali pupus karena kepala daerah justru terjerat OTT,” ujar Edwin Nur, yang juga merupakan mantan Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah.
Edwin menegaskan, salah satu akar persoalan dari maraknya kasus korupsi kepala daerah adalah mahalnya biaya politik. Menurutnya, dalam proses pencalonan kepala daerah hampir tidak mungkin terlepas dari dukungan sponsor. Kondisi ini kemudian melahirkan utang politik yang pada akhirnya mendorong praktik rekayasa proyek, jual beli pengaruh, hingga korupsi anggaran.
Ia juga menyoroti isu lama yang selama ini beredar di tengah masyarakat Lampung Tengah, mulai dari dugaan jual beli jabatan, pengaturan proyek, hingga praktik “fee proyek” dalam pengadaan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Daerah Lampung Tengah. Isu-isu tersebut, kata Edwin, bukan hanya ramai di media massa dan media sosial, tetapi telah lama menjadi pembicaraan publik.
Ke depan, Edwin Nur menekankan pentingnya peran partai politik dalam melakukan kaderisasi yang serius dan berintegritas. Partai politik tidak hanya dituntut mencetak kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas, tetapi juga memperkuat fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan agar mampu menjalankan representasi rakyat secara maksimal dan responsif terhadap isu-isu publik.
Selain itu, Edwin menilai regulasi terkait politik uang dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus diperkuat dan ditegakkan secara lebih tegas. Meski Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur dana kampanye pasangan calon, menurutnya regulasi tersebut belum cukup tanpa didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas dan berani menegakkan aturan.
Edwin berharap, peristiwa OTT Bupati Lampung Tengah ini dapat menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, khususnya bagi pemimpin daerah ke depan. Momentum ini harus dijadikan refleksi bersama agar praktik korupsi tidak terus berulang dan kepercayaan publik terhadap demokrasi dan pemerintahan daerah dapat dipulihkan.
(Tim/red)
