Beritapiral.com – Lampung Utara, Dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencuat di SD Negeri Desa Malungun Ratu, Kecamatan Sungkai Tengah. Sekolah dasar negeri tersebut kini menjadi sorotan publik setelah muncul indikasi kuat adanya penggelembungan jumlah siswa serta realisasi anggaran yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi riil sarana dan prasarana sekolah. (03/02/26)
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat ketidaksesuaian data jumlah siswa antara laporan internal sekolah dan data yang tercatat pada sistem jaga desa. Pada tahun ajaran 2024, operator sekolah menyebutkan jumlah siswa sebanyak 92 orang, sementara data di jaga desa mencatat 106 siswa. Perbedaan signifikan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait dasar perhitungan penyaluran Dana BOS.
Kondisi serupa kembali terjadi pada tahun ajaran 2025. Operator sekolah menyampaikan jumlah siswa sebanyak 88 orang, namun data jaga desa mencatat 89 siswa. Meski selisih terlihat kecil, ketidaksinkronan data ini tetap dinilai krusial karena menyangkut akurasi laporan dan potensi pengaruh terhadap besaran anggaran yang diterima sekolah.
Ironisnya, saat dikonfirmasi terkait realisasi Dana BOS, bendahara sekolah diduga tidak mengetahui secara rinci penggunaan anggaran tersebut. Ketidaktahuan bendahara terhadap realisasi anggaran memunculkan dugaan lemahnya tata kelola keuangan, bahkan membuka ruang kecurigaan adanya praktik pengondisian administrasi yang tidak transparan.
Fakta di lapangan justru memperlihatkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Plafon sekolah terlihat rusak dan bolong, lantai keramik pecah serta berlubang di banyak titik, dan bangunan dinilai tidak layak huni untuk aktivitas belajar mengajar. Kondisi ini berbanding terbalik dengan alokasi anggaran sarana dan prasarana yang tercantum dalam laporan keuangan sekolah.
Keluhan juga datang dari para siswa. Mereka mengaku bukan sekali dua kali mengalami jatuh atau tersandung akibat lantai keramik yang berlubang dan tidak pernah diperbaiki. Situasi ini dinilai membahayakan keselamatan siswa serta mencederai hak anak untuk mendapatkan lingkungan pendidikan yang aman dan layak.
Padahal, pada Tahun Anggaran 2024, dana sarana dan prasarana dianggarkan sebesar Rp8.675.000, serta pembayaran honor tenaga honorer mencapai Rp51.900.000. Namun, kondisi fisik sekolah nyaris tidak menunjukkan adanya perbaikan signifikan yang dapat dirasakan langsung oleh siswa maupun tenaga pendidik.
Memasuki Tahun Anggaran 2025, anggaran sarana dan prasarana kembali dialokasikan sebesar Rp7.644.000, dengan pembayaran honor honorer sebesar Rp33.000.000. Publik mempertanyakan ke mana aliran dana tersebut bermuara, mengingat kondisi bangunan sekolah tetap dalam keadaan rusak dan terkesan dibiarkan.
Dugaan semakin menguat bahwa terdapat permainan oknum di internal sekolah, termasuk dugaan keterlibatan Kepala Sekolah SDN Malungun Ratu, Firdalina, S.Pd, serta kemungkinan adanya pembiaran atau kelalaian dari pihak-pihak terkait di dinas pendidikan. Jika benar terjadi manipulasi data siswa dan penyalahgunaan anggaran, maka perbuatan tersebut berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana korporasi.
Atas dasar itu, publik mendesak Inspektorat untuk segera melakukan audit ulang secara menyeluruh dan transparan terhadap pengelolaan Dana BOS di SDN Malungun Ratu. Audit independen dinilai penting guna mengungkap apakah terdapat kerugian keuangan negara serta memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan prinsip keberimbangan pemberitaan, media ini membuka ruang seluas-luasnya kepada pihak sekolah, dinas terkait, maupun instansi berwenang untuk memberikan klarifikasi, hak jawab, dan penjelasan resmi guna menjaga objektivitas serta keakuratan informasi yang disampaikan kepada publik.
(Tim / Red l Bersambung)
