Beritapiral.com – Jakarta, Keputusan kontroversial dalam tubuh (KPK) kembali memicu sorotan tajam publik. Lima pimpinan KPK dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan pelanggaran etik dalam pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama, , dari rumah tahanan negara menjadi tahanan rumah. (28/03/26)
Dilansir dari KawanJariNews.com, laporan tersebut muncul setelah keputusan pengalihan tahanan yang berlangsung pada 19–23 Maret 2026 menuai polemik luas di tengah masyarakat. Keputusan tersebut dinilai tidak lazim, terlebih karena perkara yang menjerat tokoh publik sekaliber mantan pejabat tinggi negara.
Sejumlah pihak menilai langkah tersebut berpotensi mencederai rasa keadilan publik. Pasalnya, kebijakan pengalihan penahanan bagi tersangka kasus korupsi kerap dipandang sensitif dan rawan memunculkan persepsi adanya perlakuan khusus di balik proses penegakan hukum.
Situasi ini memicu laporan resmi kepada Dewan Pengawas KPK. Para pelapor meminta agar lembaga pengawas internal tersebut mengkaji secara serius apakah keputusan lima pimpinan KPK itu telah melanggar kode etik, prinsip profesionalisme, serta integritas lembaga antirasuah.
Di sisi lain, KPK berdalih bahwa pengalihan status penahanan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pihak KPK menyebut keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan yuridis serta permohonan dari pihak keluarga.
Namun demikian, polemik yang telanjur mencuat membuat publik mempertanyakan konsistensi KPK dalam menjaga integritas penegakan hukum. Tidak sedikit kalangan menilai lembaga yang selama ini dikenal sebagai simbol pemberantasan korupsi harus mampu menjaga standar etik yang tinggi agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
Bahkan, Deputi Penindakan KPK, , telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kegaduhan yang muncul akibat polemik tersebut.
Kini, publik menunggu langkah Dewan Pengawas KPK. Apakah keputusan tersebut merupakan diskresi yang sah dalam penegakan hukum, atau justru menjadi bukti adanya pelanggaran etik di level pimpinan lembaga antirasuah.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi kredibilitas KPK di tengah harapan masyarakat yang menginginkan penegakan hukum yang tegas, adil, dan tanpa tebang pilih.
(Tim/red)
