Beritapiral.com -Tulang Bawang, Gelombang kritik terhadap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Tulang Bawang kian membesar. Puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Tuba Bersatu (FWTB) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil turun ke jalan, Senin (15/09/2025), menuntut pencopotan pejabat yang mereka nilai arogan, antidemokratis, dan anti terhadap prinsip keterbukaan informasi.
Selama dua tahun terakhir, Kadis Kominfo disebut-sebut telah mempersempit ruang gerak jurnalis, menutup akses informasi publik, hingga menghambat kerja-kerja pers di lingkungan Pemkab Tulang Bawang. Praktik semacam ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kebebasan pers serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur dan transparan.
“Pers bukan musuh pemerintah, melainkan mitra strategis dalam menyampaikan informasi ke publik. Kalau akses ditutup, yang dirugikan adalah masyarakat luas,” tegas Jefri, salah satu perwakilan jurnalis dalam orasinya.
Enam Tuntutan FWTB
Dalam pernyataan sikapnya, FWTB menuntut enam langkah konkret:
1. Evaluasi dan copot Kadis Kominfo yang dinilai anti-transparansi.
2. Audit anggaran Kominfo APBD 2024–2025 oleh aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyalahgunaan dana publikasi.
3. Transparansi dana publikasi agar adil dan merata bagi semua media.
4. Kembalikan anggaran publikasi ke SKPD masing-masing demi efisiensi.
5. Hapus aturan rumit yang justru mempersulit kerja sama dengan media.
6. Jamin keberlanjutan kerja sama dengan media lokal berbasis keterbukaan.
Bupati Merespons, Tapi Dinilai Normatif
Aksi para wartawan akhirnya direspons langsung oleh Bupati Tulang Bawang, Qudratul Ikhwan. Ia berjanji akan mengevaluasi kebijakan yang selama ini dikeluhkan media.
“Saya instruksikan jajaran untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut. Pemerintah daerah terbuka untuk evaluasi demi perbaikan,” ujarnya singkat.
Namun, pernyataan itu dinilai hanya normatif dan belum menyentuh akar persoalan. Para wartawan menilai, tanpa tindakan tegas berupa pencopotan pejabat yang bermasalah, maka janji keterbukaan informasi hanya akan berhenti di tataran wacana.
Ancaman Demokrasi Lokal
Pengamat menilai, jika praktik semacam ini dibiarkan, maka Tulang Bawang sedang berjalan mundur dalam hal demokrasi. Pers yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi justru dipasung oleh birokrasi yang tak ingin dikritik.
“Menutup akses informasi sama saja dengan menutup ruang demokrasi. Kadis Kominfo harus dipertanggungjawabkan, bukan malah dibiarkan melanggengkan arogansinya,” tegas salah satu aktivis sipil yang ikut aksi.
Aksi ini masih akan berlanjut jika tuntutan tak segera direspons dengan tindakan nyata. Wartawan menegaskan, mereka tidak akan berhenti bersuara sampai ada langkah
tegas: Kadis Kominfo dicopot dari jabatannya.
(Red/Tim)
