Beritapiral.com,-
Batanghari – Kepala Desa Bulian Jaya, Sayuti, kembali bikin panas jagat maya dan ruang publik. Setelah ramai diberitakan soal dugaan mark up dan proyek fiktif, Sayuti tak menunjukkan sikap terbuka atau tanggung jawab sebagai pejabat publik. Justru sebaliknya—ia terkesan ngeles dan bersembunyi di balik dalih usang: “Sudah diperiksa Inspektorat.”
(Senin 12 Mei 2025)
Saat dikonfirmasi langsung oleh awak media, bukannya memberi klarifikasi transparan, Sayuti malah memilih kabur dari tanggung jawab. “Tanyakan saja ke Inspektorat,” ujarnya enteng lewat telepon. Bahkan ketika diminta menunjukkan hasil audit, ia buru-buru menutup pembicaraan dengan alasan “ada genduren.” Miris. Saat publik menanti kejelasan, sang kepala desa malah bersembunyi di balik hajatan.
Tak pelak, publik pun murka. Di media sosial, warga Desa Bulian Jaya mempertanyakan kejujuran sang kades. Salah satu pesan via Messenger berbunyi, “Itu kasus sampai tuntas kan, bang?” Sebuah cermin bahwa rakyat mulai muak dengan sandiwara birokrasi dan permainan dalih yang tak berujung.
Pertanyaan besar pun menyeruak: Kalau benar sudah diperiksa, kenapa Sayuti tak berani buka hasil auditnya ke publik? Apa yang ditutup-tutupi? Dan lebih penting: apakah Inspektorat benar-benar menjalankan tugasnya dengan objektif, atau ikut-ikutan tutup mata?
Masyarakat menilai, Sayuti seolah merasa dirinya kebal hukum. Padahal, banyak kepala desa yang sebelumnya juga diperiksa Inspektorat akhirnya masuk bui mengenakan rompi oranye. Audit bukan jaminan bersih. Apalagi jika audit itu tidak diumumkan secara terbuka.
Desas-desus tentang proyek fiktif dan penggelembungan anggaran semakin kencang berhembus. Transparansi nihil. Akuntabilitas tenggelam. Yang ada hanyalah retorika kosong dan manuver menyelamatkan diri.
Publik mendesak: buka hasil audit sekarang juga! Jangan jadikan pemeriksaan Inspektorat sebagai tameng pencitraan. Jika ada penyimpangan, proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi. Bila perlu, Sayuti harus dinonaktifkan dari jabatannya sebelum makin banyak uang rakyat yang dirampok atas nama pembangunan.
Karena ini bukan soal politik lokal. Ini soal harga diri rakyat. Soal keadilan. Dan soal mengakhiri budaya pejabat yang merasa bisa membeli hukum dengan jabatan.
(Tim/bersambung…)
