BERITAPIRAL.COM, TULANG BAWANG, BERITAPIRAL.COM – Tanggal 18 November 2026 diperkirakan menjadi momentum penting bagi masyarakat Kabupaten Tulang Bawang untuk menyuarakan kegelisahan dan tuntutan mereka terhadap jalannya pemerintahan daerah. (14/11/26)
Gerakan Masyarakat Peduli Tulang Bawang (GEMPITA) dikabarkan akan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Tulang Bawang. Aksi ini diperkirakan mendapat perhatian luas karena sejumlah persoalan daerah dinilai membutuhkan jawaban nyata dari pemerintah kabupaten.
Berapa jumlah masyarakat yang akan hadir belum dapat dipastikan. Namun, berkembangnya berbagai persoalan di tengah masyarakat memunculkan dugaan bahwa aksi tersebut berpotensi mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat.
Persoalan yang menjadi sorotan bukan hanya dugaan penyimpangan dan korupsi yang perlu diusut secara transparan, tetapi juga persoalan sosial, pelayanan publik, pembangunan, serta tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka.
Salah satu persoalan yang belakangan ramai menjadi perhatian publik adalah sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
Di tengah konflik tersebut, muncul pertanyaan serius: sejauh mana pemerintah daerah hadir melindungi kepentingan masyarakat? Apakah pemerintah sudah menjalankan fungsi pengawasan dan mediasi secara maksimal, atau justru masyarakat masih harus berjuang sendiri untuk mendapatkan kepastian atas hak tanah mereka?
Sejumlah kalangan menilai, apabila konflik pertanahan terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat semakin tergerus. Perusahaan tidak boleh dipandang memiliki posisi lebih kuat daripada masyarakat hanya karena memiliki modal dan kekuatan usaha.
Investasi memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, investasi tidak boleh berjalan dengan mengabaikan hak masyarakat, kepastian hukum, maupun kewajiban perusahaan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial di sekitarnya.
Pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton ketika masyarakat berhadapan dengan persoalan pertanahan yang berkepanjangan. Bupati sebagai kepala daerah harus memastikan persoalan tersebut mendapat perhatian, difasilitasi secara adil, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan hukum.
Aksi GEMPITA juga menjadi momentum untuk menguji janji politik Bupati Qudrotul Ikhwan bersama Wakil Bupati Hankam Hasan. Visi dan misi yang pernah disampaikan kepada masyarakat bukan sekadar materi kampanye yang selesai setelah pemilihan kepala daerah.
Janji mengenai pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel harus dibuktikan melalui kebijakan dan hasil nyata.
Publik tentu berhak bertanya: apakah pembangunan sudah dirasakan secara merata? Apakah persoalan sosial masyarakat mendapatkan perhatian serius? Apakah pengelolaan anggaran daerah sudah benar-benar transparan? Dan apakah pemerintah sudah hadir ketika rakyat membutuhkan perlindungan serta kepastian hukum?
Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penting ketika suara mereka dibutuhkan dalam kontestasi politik, tetapi ketika mereka menuntut hak dan keadilan justru harus berjuang sendiri.
Tanggal 18 November mendatang bukan sekadar agenda turun ke jalan. Ini merupakan momentum bagi pemerintah daerah untuk mendengar suara masyarakat, menjawab pertanyaan publik, dan menunjukkan bahwa pemerintahan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
GEMPITA dan seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi tentu harus menjaga aksi tetap damai, tertib, dan bermartabat. Sebaliknya, pemerintah juga harus membuka ruang dialog, memberikan jawaban yang transparan, serta tidak menganggap kritik sebagai ancaman.
Rakyat tidak sedang meminta keistimewaan. Rakyat hanya menuntut hak, keadilan, kepastian hukum, dan janji pembangunan yang benar-benar diwujudkan.
Kini pertanyaannya bukan lagi seberapa ramai masyarakat akan datang ke Kantor Bupati pada 18 November 2026, melainkan seberapa siap pemerintah mendengarkan dan menjawab tuntutan mereka.
Sebab, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan seberapa banyak penghargaan yang dipajang, melainkan seberapa besar persoalan rakyat yang berhasil diselesaikan.
(Tim/red)
