BERITAPIRAL.COM, TULANG BAWANG BARAT – Perkembangan penanganan perkara yang menyeret oknum Kepala Tiyuh Indraloka II berinisial NP kembali menjadi perhatian. Kali ini, Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat dikabarkan melakukan pemanggilan kemvali saksi kunci Junaedi yang dinilai memiliki informasi penting dalam perkara tersebut pada kamis ( 20/11/2026 ) sekira pukul 10,00 Wib.
Pemanggilan saksi kunci ini menjadi momentum penting untuk mengurai fakta dan memperjelas konstruksi perkara. Sebab, penanganan dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan dan keuangan tiyuh tidak boleh berhenti pada pemeriksaan formalitas dan penahan terduga NP.
Saksi Junaedi Di periksa penyidik selama kurang lebih empar jam, Junaedi menerangkan kepada wartawan bahwa pemeriksa penyidik masih seputar penerbitan nota pengadaan batu belah dan pasir yang menurut Junerdi ada kejanggalan,
” Penyidik menanyakan soal nota yang di tulis dengan tangan dan itu saya katakan bukan tulisan tangan saya nota resmi dari tempat kami bukan di tulis tangan tapi diprin langsung juga saya beri keterangan pasa saat itu ada salah satu aparatur meminta nota kosong sebanyak sepuluh lembar,” Tegas Junaedi.
Publik tentu ingin mengetahui sejauh mana keseriusan aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara ini. Apakah keterangan saksi kunci mampu membuka fakta baru? Apakah ada pihak lain yang terlibat juga harus dimintai pertanggungjawaban? Semua harus dijawab melalui proses hukum yang transparan dan berdasarkan alat bukti.
Sebelumnya, perkara Indraloka II juga menjadi perhatian setelah tujuh aparatur tiyuh dikabarkan menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat pada 17 Maret 2026. Perkembangan terbaru ini semakin memperkuat harapan masyarakat agar penanganan perkara dilakukan secara menyeluruh.
Jangan Sampai Hukum Hanya Berhenti pada Pemeriksaan dan penahan oknum kepala Tiyuh NP!
Kejaksaan harus mampu membuktikan bahwa penegakan hukum tidak mengenal jabatan, kedekatan, maupun kepentingan tertentu. Jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, siapa pun orangnya harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Status dan tanggung jawab hukum NP harus ditentukan berdasarkan hasil penyidikan serta pembuktian yang sah, bukan opini atau penghakiman publik.
Masyarakat tidak membutuhkan sekadar kabar pemanggilan saksi. Masyarakat membutuhkan kepastian: apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan sejauh mana kerugian negara jika memang terbukti ada penyimpangan.
Kini bola berada di tangan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat. Beranikah perkara ini dibuka secara terang benderang hingga seluruh fakta terungkap?
Jangan biarkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum terkikis akibat perkara yang berlarut-larut tanpa kejelasan.
Catatan Redaksi: Berita ini merupakan bagian dari kontrol sosial dan pengawasan publik terhadap penegakan hukum. Pihak-pihak yang disebutkan tetap memiliki hak jawab dan hak klarifikasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Tim/Red| Bersambung)
