JADWAL MEDIASI SUDAH DISEPAKATI, HAKIM MEDIATOR TAK HADIR! Kuasa Hukum Penggugat Soroti Profesionalitas PN Kendal

JADWAL MEDIASI SUDAH DISEPAKATI, HAKIM MEDIATOR TAK HADIR! Kuasa Hukum Penggugat Soroti Profesionalitas PN Kendal

Spread the love

Beritapiral.com, KENDAL – Pelayanan peradilan kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan ketidakdisiplinan dalam pelaksanaan agenda mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Kendal menjadi keluhan tim kuasa hukum penggugat dalam perkara perdata Nomor 115/Pdt.G/2026/PN Kdl, Kamis (19/11/2026).

 

Persoalan mencuat ketika tim kuasa hukum penggugat, Advokat Markus Wijaya, S.H. dan Advokat Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., bersama prinsipal penggugat, datang langsung ke PN Kendal untuk menghadiri agenda mediasi kedua yang sebelumnya telah disepakati bersama hakim mediator.

 

Berdasarkan keterangan tim kuasa hukum, pada mediasi pekan sebelumnya, hakim mediator telah menyampaikan bahwa mediasi lanjutan akan dilaksanakan pada Kamis, 19 November 2026, pukul 11.00 WIB di ruang mediasi PN Kendal.

 

Menghormati jadwal tersebut, tim kuasa hukum bersama kliennya bahkan telah tiba di PN Kendal sejak pukul 10.00 WIB. Mereka datang dengan itikad baik dan kesiapan mengikuti proses mediasi sebagaimana agenda yang telah ditentukan.

 

Namun, hingga pukul 11.30 WIB, hakim mediator yang dijadwalkan memimpin mediasi tersebut tak kunjung hadir.

 

Merasa ada kejanggalan, Advokat Markus kemudian menanyakan keberadaan hakim mediator kepada petugas absensi sidang. Dari petugas tersebut, mereka memperoleh informasi bahwa hakim mediator sedang tidak berada di lokasi karena menjalankan agenda Pemeriksaan Setempat (PS).

 

Informasi tersebut sontak menimbulkan kekecewaan. Pasalnya, menurut tim kuasa hukum, agenda mediasi perkara mereka telah dijadwalkan secara jelas pada waktu yang sama.

 

Pertanyaan kritis pun muncul: bagaimana mungkin agenda mediasi yang telah disepakati bersama para pihak tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sementara penggugat dan kuasa hukumnya sudah hadir tepat waktu?

 

Advokat Donny Andretti menyayangkan kejadian tersebut. Ia menilai penghormatan terhadap waktu dan kesepakatan jadwal merupakan bagian penting dari profesionalitas pelayanan lembaga peradilan.

 

“Saya berharap kita bisa saling menghargai, tepat waktu, dan tidak seenaknya tidak hadir pada jadwal yang sudah disepakati. Kami datang bersama klien untuk menghormati proses hukum, sehingga sudah sepatutnya jadwal yang ditetapkan juga dihormati,” ujar Donny.

 

Senada dengan itu, Advokat Markus Wijaya menyampaikan bahwa pihaknya mempertimbangkan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar menjadi bahan evaluasi terhadap pelayanan dan tata kelola persidangan di lingkungan PN Kendal.

 

“Kami berencana melaporkan kejadian ini ke Mahkamah Agung. Harapannya, peristiwa seperti ini menjadi evaluasi agar PN Kendal bisa lebih baik ke depannya,” tegas Markus.

 

JANGAN BIARKAN PENCARI KEADILAN MENUNGGU TANPA KEPASTIAN

 

Peristiwa ini patut menjadi perhatian. Pengadilan merupakan institusi yang menjadi tumpuan masyarakat untuk mencari keadilan. Karena itu, kedisiplinan, komunikasi, dan kepastian pelayanan bukanlah sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab institusi peradilan kepada masyarakat.

 

Apabila terdapat benturan agenda antara mediasi dan Pemeriksaan Setempat, tentu perlu ada komunikasi dan pemberitahuan yang jelas kepada para pihak. Jangan sampai masyarakat dan pencari keadilan telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan biaya perjalanan, tetapi justru harus menunggu tanpa kepastian.

 

Mediasi sendiri merupakan tahapan penting dalam penyelesaian perkara perdata. Oleh sebab itu, pelaksanaannya semestinya mendapat perhatian serius dan tidak diperlakukan sebagai agenda yang bisa diabaikan begitu saja.

 

Publik tentu berharap PN Kendal memberikan penjelasan atas kejadian tersebut. Apakah benar terjadi benturan jadwal, apakah telah ada pemberitahuan kepada para pihak, dan bagaimana tindak lanjut terhadap agenda mediasi yang tidak terlaksana sesuai jadwal?

 

Kritik ini bukan untuk merendahkan lembaga peradilan, melainkan sebagai pengingat bahwa kewibawaan pengadilan tidak hanya dibangun melalui putusan hakim, tetapi juga melalui profesionalitas, kedisiplinan, dan penghormatan terhadap masyarakat pencari keadilan.

 

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada Ketua PN Kendal maupun hakim mediator yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan secara proporsional.

 

(Tim/Red)

 

Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan tim kuasa hukum penggugat. Redaksi tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, keberimbangan pemberitaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik.

Tinggalkan Balasan