BERITAPIRAL.COM, TULANG BAWANG, LAMPUNG — Alih-alih memberikan klarifikasi resmi atau menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai koridor Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, oknum berinisial HS justru diduga melangkah ke jalur kotor. Di tengah memanasnya polemik penahanan ijazah mantan siswa di MTs Nurul Amal, HS diduga berupaya melakukan penyuapan kepada tim media dengan meminta agar berita yang telah dipublikasikan segera dihapus (takedown). (08/11/26)
Berdasarkan penelusuran tim investigasi lapangan, upaya pembungkaman pers ini terendus setelah salah satu tokoh masyarakat Menggala yang memiliki pengaruh di wilayahnya—yang identitasnya sengaja kami rahasiakan untuk kepentingan pengembangan investigasi—mengaku diutus secara khusus oleh HS untuk menghubungi salah satu anggota tim media melalui sambungan telepon.
Berikut adalah cuplikan terjemahan dari percakapan telepon tersebut ke dalam bahasa Indonesia:
“Tolong diatur saudaraku, masalah dananya lagi kita usahakan dan yakin aja sama saya,” ujar perantara tersebut atas suruhan HS.
Pesan Ditolak, Nomor Diblokir Saat Dikonfirmasi
Sebelum nomor telepon tim investigasi akhirnya diblokir oleh HS, awak media telah berulang kali menyampaikan prinsip dasar jurnalisme: Tim media tidak mencari keonaran, melainkan hanya membutuhkan informasi yang sebenarnya demi tegaknya keberimbangan pemberitaan (cover both sides).
Namun, respons yang ditunjukkan oleh HS justru mencederai marwah dunia pendidikan. Alih-alih membuka ruang dialog yang transparan, tindakan pemblokiran komunikasi ini menunjukkan arogansi dan ketakutan untuk menghadapi fakta hukum di lapangan.
Sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers profesional dilarang menurunkan atau menghapus karya jurnalistik yang telah terbit atas dasar tekanan, intervensi, maupun imbalan materiil. Ruang yang diakui oleh undang-undang bagi pihak yang merasa dirugikan adalah Hak Jawab dan Hak Koreksi, bukan praktik suap-menyuap untuk membungkam kebenaran!
Siapa Sebenarnya HS? Merangkap Jabatan dan Sarat Konflik Kepentingan
Perilaku tercela yang dipertontonkan oleh HS kini telah memicu opini publik serta spekulasi negatif yang sangat luas, baik di kalangan insan pers maupun dalam tata kelola kedisiplinan aparatur sipil negara di Kabupaten Tulang Bawang.
Berdasarkan catatan investigasi, HS bukan sekadar figur biasa; ia tercatat sebagai seorang pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK) di Tulang Bawang, yang ironisnya juga merangkap peran sebagai Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) sekaligus bertindak sebagai operator di MTs Nurul Amal.
Rangkap jabatan dan fungsi administratif yang amburadul ini memperkuat keyakinan publik bahwa ada “mafia” birokrasi dan ketidakberesan sistemik dalam pengelolaan lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama tersebut.
Uji Independensi dan Tegaknya Undang-Undang Pers
Sebagai pilar keempat demokrasi, jurnalis yang independen selalu membuka ruang selebar-lebarnya bagi pihak yang disorot untuk memberikan klarifikasi secara jernih, sebagaimana diatur dalam undang-undang pers. Namun, ketika upaya suap yang ditawarkan justru dikedepankan untuk meredam produk jurnalistik, maka hal ini telah berubah menjadi pelanggaran hukum serius yang patut diselamatkan oleh penegak hukum.
Publik Tulang Bawang kini menilai bahwa tindakan kotor yang dilakukan oleh HS semakin melengkapi bukti telak bahwa ada borok besar yang sengaja ditutupi di balik polemik penahanan ijazah para siswa.
Apakah Kemenag Tulang Bawang akan terus bungkam melihat pegawainya merusak marwah dunia pendidikan dan mencoba menyogok pers?
(Tim/Red | Bersambung)
CATATAN REDAKSI:
Sesuai dengan amanat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Tim Redaksi membuka ruang Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Klarifikasi secara profesional kepada saudari HS serta pihak-pihak terkait lainnya sebelum pemberitaan investigasi lanjutan diterbitkan.
#BeritaPiral #PolemikIjazah #MTSNurulAmal #GedungMeneng #TulangBawang #KemenagLampung #SuapPers #UUPers #InvestigasiMedia #KontrolSosial #TimRedaksi #TimMedia
