BERITAPIRAL.COM, TULANG BAWANG, LAMPUNG — Dunia maya menjadi sorotan setelah akun Facebook Kampung Astra Ksetra mengunggah pernyataan sanggahan dan klarifikasi resmi terkait penyaluran bantuan beras Bulog. Namun, bukan hanya isi klarifikasi yang menjadi perhatian, melainkan juga permintaan agar unggahan warga yang mempersoalkan persoalan tersebut ditarik kembali dan diganti dengan permohonan maaf. (24/10/26)
Unggahan bertanggal 23 Oktober 2026 itu mencantumkan nama Kepala Kampung Astra Ksetra, Hendri. Pemerintah kampung memberikan penjelasan mengenai penyaluran bantuan beras atas nama Idaina dan Relawati, termasuk mekanisme pengambilan serta pembagian beras kepada pihak lain.
Di tengah klarifikasi tersebut, muncul pertanyaan mendasar: mengapa persoalan kritik masyarakat harus berujung pada permintaan menarik unggahan dan meminta maaf, sementara publik juga membutuhkan penjelasan yang terbuka, terperinci, dan dapat diuji kebenarannya?
Kritik Dibalas Klarifikasi, Publik Menanti Bukti
Pemerintah kampung tentu memiliki hak untuk meluruskan informasi yang dinilai tidak benar. Namun, dalam tata kelola pemerintahan yang baik, klarifikasi semestinya tidak berhenti pada pernyataan sepihak.
Data penerima, mekanisme penyaluran, prosedur pengambilan bantuan, hingga petunjuk teknis program merupakan hal-hal yang perlu dijelaskan sesuai ketentuan dan batas keterbukaan informasi yang berlaku.
Jika informasi warga dianggap keliru, tunjukkan bagian yang keliru dan jelaskan berdasarkan bukti. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai persoalan secara objektif, bukan sekadar diminta menerima bantahan.
Pemerintah kampung semestinya melawan informasi yang dianggap keliru dengan data dan fakta, bukan sampai menimbulkan kesan bahwa warga yang mengkritik harus bungkam atau meminta maaf.
Pernyataan tersebut bukan tuduhan bahwa pemerintah kampung telah melakukan intimidasi. Namun, permintaan menarik unggahan dan meminta maaf patut mendapat penjelasan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Penyaluran Bantuan Beras Juga Perlu Dijelaskan
Dalam unggahannya, Pemerintah Kampung Astra Ksetra menerangkan bahwa bantuan beras atas nama Idaina sebanyak 30 kilogram untuk periode Juli, Agustus, dan September telah diambil oleh suaminya.
Sementara itu, bantuan atas nama Relawati sebanyak 30 kilogram disebut diambil oleh Santi menggunakan kartu keluarga. Beras tersebut kemudian dibagi menjadi masing-masing 15 kilogram untuk Santi dan Siti Rahayu.
Pemerintah kampung menyatakan pembagian tersebut merupakan inisiatif pribadi, bukan keputusan tertulis pemerintah kampung.
Keterangan itu perlu dilihat secara proporsional. Untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman, perlu diketahui apakah proses pengambilan dan pembagian bantuan telah sesuai dengan ketentuan program Bulog yang berlaku.
Publik tidak seharusnya dipaksa memilih siapa yang benar hanya berdasarkan pernyataan di media sosial. Dokumen penyaluran, keterangan petugas, dan prosedur resmi perlu menjadi dasar untuk memperjelas persoalan.
Jangan Alergi Kritik, Utamakan Transparansi
Kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari kontrol sosial. Hal itu tidak berarti semua kritik otomatis benar atau setiap informasi bebas disebarkan tanpa tanggung jawab.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur kewajiban badan publik menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Sementara itu, hak masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa juga diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya.
Karena itu, apabila terdapat informasi yang tidak sesuai fakta, pemerintah kampung sepatutnya memberikan koreksi secara terbuka dan terukur.
Sebaliknya, masyarakat juga harus bersedia memperbaiki informasi apabila terbukti keliru.
Jangan sampai perdebatan tentang kritik justru menenggelamkan persoalan utama: apakah penyaluran bantuan sudah sesuai aturan dan apakah masyarakat telah mendapatkan penjelasan yang memadai?
Kepala Kampung Hendri dan Warga Belum Berhasil Dikonfirmasi
Hingga berita ini disusun, tim media belum berhasil memperoleh konfirmasi langsung dari Kepala Kampung Astra Ksetra, Hendri, maupun warga yang menyampaikan kritik terkait substansi persoalan tersebut.
Belum ada kesimpulan mengenai benar atau tidaknya seluruh informasi yang dipersoalkan. Demikian pula, belum terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa permintaan menarik unggahan dan meminta maaf merupakan tindakan intimidasi atau pelanggaran hukum.
Tim media tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Kampung Astra Ksetra, warga yang menyampaikan kritik, pihak penyalur bantuan, dan instansi terkait untuk memberikan klarifikasi, hak jawab, maupun koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sebab, jabatan bukan alasan untuk menghindari pertanyaan publik. Sebaliknya, kritik juga bukan alasan untuk mengabaikan fakta. Dalam pemerintahan yang baik, data harus berbicara, transparansi harus dijalankan, dan setiap persoalan harus diselesaikan secara terbuka serta bertanggung jawab.
(Tim/red | bersambung)
