BERITAPIRAL.COM, TULANG BAWANG BARAT – Penanganan perkara dugaan korupsi Dana Desa (DD) Tiyuh Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), akhirnya memasuki babak penting. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tubaba resmi menetapkan Kepalo Tiyuh berinisial NP sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024–2025, Senin (9/11/2026) petang.
Langkah tegas penyidik Kejari Tubaba tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah masyarakat Tiyuh Indraloka II. Warga berinisial NK, KS, dan ST menyampaikan penghargaan atas kinerja jajaran Kejaksaan, khususnya Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), yang dinilai telah menjalankan proses penegakan hukum secara bertahap hingga berujung pada penetapan tersangka.
Bagi masyarakat, penetapan tersangka ini bukan sekadar perkembangan perkara hukum, melainkan jawaban atas keresahan dan berbagai pertanyaan publik mengenai pengelolaan Dana Desa yang selama ini menjadi sorotan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian serius adalah dugaan kerugian keuangan negara yang mencapai Rp402.639.606 atau lebih dari Rp402 juta.
Dalam keterangan resminya, Kejari Tubaba menjelaskan bahwa penetapan NP sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi dua alat bukti yang cukup. Sebelum penetapan tersebut, penyidik telah memeriksa 23 orang saksi, melakukan penyitaan, pemeriksaan ahli, serta serangkaian tindakan penyidikan lainnya.
NP diketahui menjabat sebagai Kepalo Tiyuh Indraloka II sejak 2019 hingga sekarang.
Penyidik menduga tersangka menguasai Dana Desa Tahun Anggaran 2024–2025 dan melakukan sejumlah kegiatan pembangunan fiktif dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
“Setelah memperoleh dua alat bukti yang cukup, Tim Penyidik menetapkan saudara NP yang menjabat selaku Kepalo Tiyuh Indraloka II sejak 2019 hingga sekarang sebagai tersangka,” demikian keterangan resmi Kejari Tubaba, Senin (9/11/2026).
Untuk kepentingan penyidikan, NP langsung dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 9 November hingga 28 November 2026, di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Menggala.
Dalam perkara tersebut, tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dakwaan primair.
Sementara dakwaan subsidair menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta ketentuan penyesuaian pidana sebagaimana tercantum dalam keterangan resmi kejaksaan.
MASYARAKAT APRESIASI, TETAPI PENGAWASAN TIDAK BOLEH BERHENTI!
Masyarakat Indraloka II, melalui NK, KS, dan ST, berharap langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejari Tubaba menjadi peringatan keras bagi seluruh aparatur pemerintahan tiyuh agar tidak bermain-main dalam mengelola uang negara.
Mereka berharap tidak ada lagi oknum kepala tiyuh yang menyalahgunakan jabatan maupun kewenangan untuk kepentingan pribadi. Sebab, Dana Desa sejatinya merupakan hak masyarakat yang harus digunakan untuk pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan warga.
Apresiasi juga patut diberikan kepada jajaran penyidik yang telah bekerja melalui tahapan pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, hingga penetapan tersangka.
Namun, masyarakat tentu masih menunggu transparansi mengenai seluruh rangkaian perkara, termasuk pengungkapan aliran dana dan pertanggungjawaban atas dugaan kerugian negara tersebut.
JEJAK PEMBERITAAN BERITAPIRAL.COM SEJAK MARET 2026
Perkara ini juga menjadi catatan perjalanan fungsi kontrol sosial pers. Sejak Maret 2026, Beritapiral.com telah berulang kali mengangkat dugaan penyimpangan Dana Desa Indraloka II, mulai dari dugaan pekerjaan pembangunan, persoalan pengelolaan anggaran, hingga desakan masyarakat agar aparat penegak hukum bertindak.
Pemberitaan tersebut menjadi bagian dari upaya menyuarakan keresahan masyarakat dan mendorong keterbukaan pengelolaan keuangan desa.
Kini, setelah Kejari Tubaba menetapkan tersangka, publik berharap proses hukum berjalan konsisten, profesional, dan transparan hingga memperoleh kepastian hukum.
Apresiasi untuk Kajari Tubaba dan jajaran Pidsus. Suara masyarakat jangan diabaikan, uang rakyat jangan disalahgunakan, dan penegakan hukum jangan tebang pilih!
Masyarakat Indraloka II sudah menyampaikan apresiasinya. Kini harapan mereka sederhana: jangan sampai perkara ini berhenti di tengah jalan.
Redaksi Beritapiral.com membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi seluas-luasnya kepada pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penetapan tersangka bukan merupakan putusan bersalah dan proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
(Tim/red |bersambung)
