Beritapiral.com – Tulang Bawang, 3 Juni 2025 — Dugaan penyelewengan dana Operasional Penyuluhan Lapangan (Oplah) tahun anggaran 2024 oleh Muslimin, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, terus mencuat. Tak hanya soal dugaan korupsi, Muslimin kini juga terseret dalam isu penghalangan tugas jurnalistik hingga ancaman balik terhadap pemerintahan kampung. Aroma KKN semakin menguat.
Upaya sejumlah awak media yang berusaha mengonfirmasi dugaan penyimpangan dana tersebut justru disambut dengan tindakan tak bersahabat. Muslimin menolak memberikan keterangan dan bahkan memblokir semua nomor telepon wartawan yang menghubunginya. Sikap arogan dan tertutup ini dinilai sebagai bentuk nyata penghalangan kerja jurnalistik yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dana Ratusan Juta Tak Jelas, Anak Sendiri Pegang Pos Strategis
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa sekitar 80 persen kelompok tani di bawah Gapoktan Muslimin telah menerima dana Oplah, berkisar antara Rp70 juta hingga ratusan juta rupiah per kelompok. Namun ironisnya, tidak ada transparansi mengenai realisasi penggunaan dana tersebut.
Yang lebih mencurigakan, anak kandung Muslimin diketahui menjabat sebagai Ketua Petani Milenial di wilayah yang sama dan ikut mengelola dana dari pemerintah pusat. Praktik semacam ini mengindikasikan adanya konflik kepentingan yang kental — nepotisme dan potensi KKN yang tumpang tindih.
Muslimin Ancam Lapor Balik Pemerintahan Kampung
Tak hanya membungkam media, Muslimin juga diduga mencoba menggertak balik masyarakat dan pemerintahan kampung. Menurut keterangan seorang tokoh masyarakat berinisial MK, Muslimin mengeluarkan ancaman: “Kalau saya sampai dilaporkan, maka saya akan laporkan juga kegiatan kampung, seperti pembangunan jembatan penyebrangan ke makam yang baru saja akan dimulai di tahun anggaran 2025,” katanya.
Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah oleh perwakilan pemerintah kampung. Menurutnya, proyek jembatan tersebut belum berjalan karena faktor cuaca ekstrem dan kondisi geografis wilayah yang berupa rawa-rawa. “Bukan tidak dikerjakan, tapi memang menunggu kondisi yang memungkinkan secara teknis,” ujarnya.
Publik menilai ancaman Muslimin sebagai bentuk upaya menekan dan mengintimidasi pemerintah kampung agar tidak mendukung langkah pelaporan masyarakat. Bahkan ada yang menilai Muslimin ingin menjadi sosok sentral kekuasaan di wilayahnya: “Seolah-olah hanya dia yang paling tahu dan paling berhak atas segalanya,” ucap salah satu warga.
Dinas Pertanian Bungkam, Dugaan Saling Lindungi Muncul
Tim media Beritapiral.com juga telah mengirimkan surat resmi ke Dinas Pertanian Tulang Bawang untuk meminta klarifikasi. Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan, baik secara tertulis maupun lewat pesan daring.
Sikap bungkam ini memicu dugaan bahwa ada upaya saling melindungi antara oknum pengelola dana dan aparatur pemerintah. Padahal, transparansi dan akuntabilitas seharusnya menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan dana publik, apalagi untuk sektor strategis seperti pertanian.
Desakan Audit Total & Turunnya Kementerian
Desakan publik agar Kementerian Pertanian turun langsung untuk melakukan audit menyeluruh kian menguat. Pemeriksaan tak hanya dituntut pada tingkat kelompok tani, tetapi juga hingga dinas terkait yang diduga lalai dalam fungsi pengawasan.
Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya saat peringatan Hari Lahir Pancasila menegaskan:
“Jangan takut memviralkan siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan. Di era digital sekarang, masyarakat kampung pun bisa lapor dan kawal keadilan.”
No Viral, No Justice!
Di era digital, rakyat punya kekuatan baru: viral. Ketika jalur hukum macet, ketika saluran formal bungkam, masyarakat menjadikan media sebagai benteng terakhir keadilan. Maka, jika kebenaran dibungkam, maka No Viral, No Justice!
(Tim/red | bersambung)
