BERITAPIRAL.COM, TULANG BAWANG, LAMPUNG — Peringatan Hari Sumpah Pemuda semestinya menjadi momentum memperkuat persatuan dan menghormati hak rakyat. Namun, di tengah semangat merah putih, masyarakat di Kampung Bangun Rejo dan Penawar, Kabupaten Tulang Bawang, justru dihadapkan pada konflik lahan yang memicu keresahan. (30/10/26)
Dugaan perobohan gubuk dan penebangan tanaman milik warga yang dikaitkan dengan aktivitas PT Indo Lampung Perkasa (ILP) kini menjadi sorotan. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan situasi yang disebut warga sebagai tindakan yang meluluhlantakkan tempat tinggal dan tanaman yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka.
Jika benar tanah tersebut telah dikelola warga secara turun-temurun sejak sebelum Indonesia merdeka, siapa yang berhak menentukan nasib mereka di atas tanah leluhurnya sendiri?
Warga menyebut lahan itu merupakan bagian dari warisan leluhur masyarakat Lampung. Mereka mempertanyakan dasar tindakan yang diduga dilakukan dengan melibatkan banyak orang hingga gubuk dan tanaman milik warga rusak.
Persoalan ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai sengketa antara masyarakat dan perusahaan. Ketika tempat tinggal, tanaman, dan sumber penghidupan warga dipertaruhkan, negara wajib hadir untuk memastikan hak-hak masyarakat tidak diabaikan.
JANGAN SAMPAI HUKUM TERLIHAT TAJAM KEPADA RAKYAT KECIL, TETAPI TUMPUL KETIKA BERHADAPAN DENGAN KEKUATAN MODAL!
Masyarakat kini mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar turun tangan dan memastikan konflik ini diselesaikan secara adil, transparan, serta tidak menggunakan kekerasan.
Mengapa Presiden harus ikut memberi perhatian? Karena ketika konflik di lapangan semakin memanas dan masyarakat merasa kehilangan perlindungan, pemerintah pusat perlu memastikan seluruh aparat dan instansi terkait bertindak cepat, profesional, serta tidak memihak.
Bupati dan gubernur juga tidak boleh lepas tangan. Namun, jika penyelesaian di daerah tidak mampu meredakan konflik, pemerintah pusat harus memastikan ada langkah nyata untuk mencegah persoalan semakin meluas.
JANGAN TUNGGU DARAH TERTUMPAH BARU NEGARA HADIR!
Tanah bukan sekadar hamparan lahan yang memiliki nilai ekonomi. Bagi sebagian masyarakat, tanah adalah tempat menggantungkan hidup, sumber penghidupan keluarga, dan warisan leluhur yang dijaga lintas generasi.
Karena itu, penyelesaian konflik harus mengedepankan dialog, pemeriksaan dokumen kepemilikan dan penguasaan tanah, serta penghormatan terhadap hak-hak semua pihak berdasarkan hukum.
Video yang beredar di media sosial patut menjadi bahan bagi aparat untuk melakukan verifikasi dan penyelidikan. Namun, fakta hukum tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif, bukan sekadar penilaian berdasarkan potongan video atau klaim salah satu pihak.
PRESIDEN PRABOWO, RAKYAT MENUNGGU KEHADIRAN NEGARA!
Jangan biarkan konflik lahan berubah menjadi bara yang sewaktu-waktu dapat menyulut bentrokan. Selamatkan hak masyarakat, cegah kekerasan, dan pastikan tidak ada pihak yang bertindak sewenang-wenang di luar ketentuan hukum.
Kemerdekaan Indonesia bukan hanya tentang mengibarkan bendera merah putih. Kemerdekaan juga berarti rakyat berhak mendapatkan perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian atas hak-haknya.
Jangan sampai Sumpah Pemuda yang seharusnya menyatukan bangsa justru berubah menjadi sumpah serapah rakyat yang merasa tanah leluhurnya terancam!
Tim media membuka ruang seluas-luasnya bagi PT Indo Lampung Perkasa (ILP), masyarakat terdampak, pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Tim/red|bersambung)
#SumpahPemuda #KonflikLahanLampung #PTIndoLampungPerkasa #TulangBawang #TanahAdat #KeadilanUntukRakyat #PresidenPrabowo #PemerintahHarusHadir #PerlindunganHakRakyat #Beritapiral
